Profile Ketua Umum
Manahara Siahaan
Manahara Siahaan

Manahara Robert Siahaan adalah sosok organisator pengusaha jasa konstruksi di Indonesia. Ia tercatat sebagai pendiri dari tiga asosiasi besar di Indonesia, yakni Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) yang beranggotakan badan usaha jasa pelaksana konstruksi, ATAKI (Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia) yang beranggotakan profesional konstruksi dan ASKONI (Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia) yang menghimpun badan usaha jasa konsultan konstruksi.

Anggota ketiga asosiasi dalam lingkup nasional ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, terdaftar pada cabang-cabang perwakilan asosiasi yang tersedia di ibukota-ibukota provinsi yang ada. Dalam struktur kepengurusan, Manahara hingga saat ini juga masih dipercaya untuk memegang dua jabatan Ketua Umum dari tiga asosiasi tersebut, yakni di Gapeknas dan ATAKI.

Kontribusinya sepanjang lebih 30 tahun dalam perkembangan organisasi terkait konstruksi mulai dari Gapensi, Ardin, Kadin, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), hingga LJKI (Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia) -yang dahulu pernah ia dirikan sebagai lembaga tandingan bagi LPJK, pada akhirnya juga mendorong Manahara untuk dinobatkan sebagai seorang tokoh reformasi jasa konstruksi di Indonesia. Dalam konteks ini, Manahara dianggap telah berhasil mendobrak sistem monopolistik yang sempat mencengkeram dunia jasa konstruksi di Indonesia selama puluhan tahun dan menjadikannya lebih demokratis dan terbuka.

Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Oktober 1950 ini adalah Direktur Utama PT Kencana Rodo, sebuah perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang memiliki 8 perwakilan di seluruh Indonesia. Melalui perusahaannya inilah Manahara kemudian dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses dalam bidang konstruksi. Berbagai proyek konstruksi, pernah ditanganinya dengan baik, salah satunya adalah pembangunan jalan layang di atas rel kereta yang pertama di wilayah Payakabung, Sumatera Selatan.

Karir Manahara sebagai pengusaha jasa konstruksi di Indonesia, sebenarnya bermula sekitar tahun 1970. Saat itu Manahara mendirikan sebuah perusahaan kontraktor kecil di Jakarta, yang ia beri nama sesuai dengan perusahaan ayahnya di Pematang Siantar. Jika perusahaan ayahnya bernama CV Riama, maka Manahara menamakan perusahaannya CV Riama Junior. Usaha ini ia jalani sejak masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta.

Diawali dengan membangun sebuah gardu listrik untuk PLN di Jakarta, perusahaan itu sempat berkembang selama beberapa tahun, hingga pada akhirnya ia tutup karena bangkrut. Setelah mampu mengobati kekecewaannya, Manahara bangkit lagi dengan membangun sebuah perusahaan baru, PT Kencana Rodo yang ia rintis sejak tahun 1976. Kali ini usahanya berjalan lancar. Pada tahun 1982, Manahara kemudian menjadi Direktur Utama di PT Kencana Rodo, jabatan yang masih ia lakoni hingga saat ini.

Nama Kencana Rodo sendiri, menurut Manahara, berasal dari dua kata yang berbeda asal. Satu dari bahasa daerah Jawa (Kencana = kereta) dan satunya lagi dari bahasa Batak (Rodo = emas). Sehingga gabungan kedua kata ini, kira-kira bermakna kereta/pengangkut emas/rejeki. Harapannya tentu saja agar kegiatan usaha PT Kencana Rodo berjalan lancar dan menghasilkan banyak keuntungan. Dalam perkembangannya kemudian, Manahara juga membentuk Grup Kencana Rodo, yang tidak saja bergerak dalam bidang konstruksi namun juga properti, jual beli mobil dan lain sebagainya.

Setelah kurang lebih 17 tahun memimpin PT Kencana Rodo, Manahara kemudian diangkat menjadi Ketua Umum GAPEKNAS, yaitu tepatnya pada bulan Agustus tahun 1999. Di sinilah kelihaian seorang Manahara sebagai seorang organisator mulai terlihat. Apalagi, Manahara bukanlah orang baru dalam dunia asosiasi. Seperti dikatakan di atas, ia juga pernah tergabung dalam kepengurusan asosiasi Gapensi, Ardin dan juga Kadin.

Manahara membangun GAPEKNAS tidak dari awal. GAPEKNAS sendiri sebenarnya adalah sebuah asosiasi jasa konstruksi yang telah berdiri sejak tahun 1977. Namun karena sebuah kebijakan pemerintah, asosiasi ini akhirnya mati suri. Pada masa itu, aroma monopolistik masih sangat kental. Cuma ada tiga asosiasi badan usaha dalam bidang konstruksi di Indonesia, yakni Gapensi yang rata- rata anggotanya kontraktor menengah-kecil, AKI yang anggotanya para kontraktor besar, dan Inkindo sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi badan usaha konsultan.

Dalam situasi inilah Manahara, yang ketika itu membaca angin perubahan dari terbitnya Undang- Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999, meminta ijin kepada pendiri GAPEKNAS mula-mula, yaitu Bapak DL. Sitorus untuk menghidupkan kembali asosiasi ini. “Saya bertemu langsung dengan beliau. Dan ia merestui dengan satu syarat, yaitu agar saya jangan sampai lempar handuk apapun yang terjadi dengan asosiasi ini,” ujar Manahara, yang pada waktu itu langsung menyanggupinya.

Berbagai prestasi ditorehkan Manahara selama dia memimpin GAPEKNAS, seperti Pembentukan LJKI pada tahun 2001 yang menandai awal gerakan reformasi di dunia usaha jasa konstruksi yang terus menerus menggelorakan anti monopoli dan anti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Di sisi lain, LJKI didirikan Manahara sejatinya juga adalah sebuah “perlawanan” terhadap hadirnya LPJK menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Dalam pandangannya, pembentukan LPJK ketika itu belum memenuhi amanat sesungguhnya dari UUJK dan belum merangkul seluruh Masyarakat Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia.

Melalui Gapeknas, LJKI dan dua asosiasi lain yang kemudian juga dibentuk oleh Manahara yaitu ATAKI dan Askoni, ia melakukan perlawanan itu. Berbagai dinamika terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang ketika itu. Pertikaian antara dua Lembaga yang sama-sama mengklaim dirinya sebagai perwujudan sesungguhnya dari amanat UUJK ini tidak hanya berlangsung di ranah hukum saja, tapi juga menimbulkan perpecahan yang cukup serius di kalangan masyarakat jasa konstruksi di tanah air.

Karena pertikaian ini dianggap sudah membahayakan berlangsungnya penyelenggaraan jasa konstruksi di tanah air secara baik, akhirnya pemerintah turun tangan untuk menengahi. Singkat cerita, pertikaian ini pun akhirnya dapat diselesaikan dengan suatu konsensus yang baik. Manahara, akhirnya mengalah dan bergabung dalam LPJK. Walaupun sempat keluar lagi dari kepengurusan LPJK dan kembali melawan pada periode kepengurusan LPJK Nasional yang kedua antara tahun 2003- 2007, akhirnya Manahara bersedia kembali berdamai dan duduk sebagai anggota Majelis Pertimbangan LPJK Nasional. Bahkan pada periode berikutnya (2007 -2011) ia terpilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional.

Meski sempat dicap sebagai figur yang ‘nyeleneh’ dan tidak bisa diatur, namun tak dinyana, apa yang diperjuangkannya ketika itu, ternyata telah mendorong dunia jasa konstruksi Indonesia ke arah yang lebih baik. Mulai dari tata pengorganisasian yang lebih baik dalam kelembagaan jasa konstruksi, penghapusan sistem monopolistik dalam dunia asosiasi jasa konstruksi, dan yang terutama adalah dorongan bagi masyarakat untuk turut serta, bersama-sama mencurahkan pemikirannya bagi jasa konstruksi nasional. Hal yang kemudian menjadikan Manahara diakui sebagai tokoh reformasi jasa konstruksi nasional.

Sejak itu, banyak asosiasi jasa konstruksi baru bermunculan. Bila sekitar tahun 1999 ketika UUJK baru diterbitkan tercatat hanya terdapat ….asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan ….asosiasi profesi jasa konstruksi, maka per tahun ….saja, jumlahnya meningkat menjadi…. Asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan …. Asosiasi profesi jasa konstruksi.

Perkembangan ini pada awalnya menimbulkan kekhawatiran, namun kemudian disadari bahwa semakin banyaknya asosiasi ini justru menjadikan dunia jasa konstruksi menjadi lebih “berwarna” dengan berbagai pemikiran yang positif. Semakin banyak kepala yang ikut menyumbang pemikiran, tentu lebih baik. Meski semua pihak juga menyadari perlunya keberadaan norma-norma dan batasan-batasan yang harus dipenuhi asosiasi-asosiasi ini ketika akan tergabung dalam LPJK.

Tidak seperti LJKI yang secara kelembagaan kini sudah tidak ada lagi, kepemimpinan Manahara di GAPEKNAS terus berlanjut. Musyawarah Nasional (Munas) IV Gapeknas yang berlangsung di Inna Garuda Hotel Yogyakarta, Sabtu (15/10/2016) bahkan secara aklamasi telah memilihnya kembali sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan Manahara di di periode kepengurusan Gapeknas kali ini (2016- 2021) diharapkan mampu menjawab tantangan dunia jasa konstruksi terkini dan masa depan, sekaligus menjadi integrator menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun perdagangan bebas pada 2020 mendatang.

Jejak langkah Manahara di Gapeknas, juga beriringan dengan berkembangnya gerakan Reformasi Jasa Konstruksi dan gerakan peningkatan profesionalisme tenaga kerja konstruksi indonesia melalui ATAKI yang didirikannya pada tanggal 22 Oktober 1999 bersama R. Bambang Widayanto, MBA dan Kednar Hofman Siahaan, ST. Di asosiasi profesi ATAKI ini, Manahara hingga kini juga masih duduk di kursi kepemimpinan sebagai Ketua Umum.

Dalam perkembangannya, ATAKI sejak tahun 2004 telah membuka lebih dari 30 DPD/UPS Propinsi se-Indonesia. ATAKI sebagai asosiasi profesi jasa konstruksi terbesar di tanah air, sampai sekarang telah berhasil melakukan pembekalan dan uji kompetensi lebih dari lebih 150.000 orang anggota tenaga kerja konstruksi indonesia dengan kualifikasi Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pemula serta Terampil Tk I , Terampil Tk II dan Terampil Tk III.

Salah satu hal yang cukup fenomenal pernah dilakukan Manahara melalui ATAKI antara lain adalah penyelenggaraan pembekalan dan uji kompetensi gratis bagi para tenaga kerja konstruksi korban bencana Gempa di Bantul Yogyakarta dan menerbitkan Sertifikat ketrampilan (SKT) Mandor Tahan Gempa. Hal ini dilakukannya tepat setelah Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006 porak poranda di hantam gempa.

Gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 itu berkekuatan sekitar 5,9 skala Richter. United States Geological Survey (USGS) bahkan sempat melaporkan bahwa gempa selama 57 detik tersebut mencapai 6,2 pada skala Richter, yang menguncang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Disertai dengan gempa-gempa susulan yang terjadi setelahnya, gempa bumi tersebut mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang roboh, serta rusaknya instalasi listrik dan komunikasi. Gempa juga mengakibatkan Bandara Adi Sutjipto ditutup sehubungan dengan gangguan komunikasi, kerusakan bangunan dan keretakan pada landas pacu, sehingga untuk sementara transportasi udara dialihkan ke Bandara Achmad Yani,Semarang dan Bandara Adi Sumarmo, Solo.

Seusai gempa, Manahara melihat masyarakat sekitar daerah itu, ingin membangun kembali rumahnya namun rupanya mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam membangun rumah tahan gempa. Solusi yang terpikirkan Manahara ketika itu adalah, mereka harus dilatih, kemudian diberi uji kompetensi dan diberi sertifikat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Pemikirannya itu kemudian ia benar-benar wujudkan dalam tindakan. Hebatnya, semua ini diberikan secara gratis.

Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, masyarakat jasa konstruksi bahu membahu membantu rakyat yang terkena musibah. Upaya Manahara ini sangat dihargai oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebagai seorang tokoh yang sangat mendorong reformasi di tanah air, Sri Sultan sangat mengerti tujuan mulia dari upaya yang dilakukan Manahara. Sedangkan Manahara sendiri menganggap Sultan sebagai panutannya dalam mengupayakan reformasi di dunia jasa konstruksi.

Bagaimana di bidang konsultansi? Dalam ranah konsultansi jasa konstruksi, peran Manahara mengalir melalui asosiasi yang dinamainya ASKONI (Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia). Di asosiasi ini, peran sang Adik, Kednar Siahaan lebih mengemuka. Hingga kini Kednar masih menjadat sebagai Ketua Umum terpilih dari asosiasi ini. Sedangkan Manahara, hanya tercatat sebagai pendiri.

Meski demikian, Askoni berperan sangat penting dalam perjalanan Manahara, baik sebagai seorang pengusaha maupun tokoh organisator di bidang jasa konstruksi. ASKONI, membuat Manahara pun menjadi “lengkap”. BIla Gapeknas menghimpun perusahaan di bidang pelaksanaan konstruksi, dan ATAKI di bidang tenaga kerja konstruksi, maka ASKONI berada dalam ranah perusahaan konsultansi jasa konstruksi. Tiga peran inilah yang selalu ada dalam konteks pengerjaan proyek-proyek konstruksi dimanapun.

Pendirian tiga asosiasi ini, juga seiring sejalan dengan berdirinya sebuah Lembaga tandingan bagi LPJK yang bernama LJKI (Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia) yang dibentuk Manahara setelah itu. Melalui LJKI ini Manahara melakukan berbagai manuver yang pada intinya adalah upayanya untuk menjaga penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi secara tepat. Upaya ini lah yang kemudian membawanya menjadi tokoh yang berhasil mengubah “peta” aturan main dalam jasa konstruksi di Indonesia, dari yang awalnya cenderung monopolistis menjadi lebih terbuka.

Agus G Kartasasmita sendiri, selaku Ketua Umum LPJK yang dulu menjadi “seteru” Manahara, sekarang malah mengapresiasi Manahara sebagai tokoh yang mampu mereformasi dunia jasa konstruksi dan menjadikannya seperti saat ini. “Banyak asosiasi jasa konstruksi yang sekarang ada, sebenarnya tidak akan muncul tanpa perlawanan Manahara pada waktu itu,” ujarnya. Banyaknya asosiasi jasa konstruksi saat ini, menurut Agus sebenarnya baik, karena semakin banyak pihak yang ikut memikirkan perkembangan jasa konstruksi nasional, tentu makin baik. Perjalanan panjang

Manahara yang telah malang melintang di dunia jasa konstruksi di Indonesia ini, benar-benar membuat Manahara menjadi sosok yang “lengkap” dalam dunia konstruksi. Ia tidak saja menguasai sisi teknis dan bisnis jasa konstruksi, namun juga sisi politisnya.

Maka dengan “kelengkapan” yang dimilikinya, berlayarlah Manahara mengarungi lautan jasa konstruksi yang luas ini. Seorang pengusaha jasa konstruksi nasional asal Pematang Siantar yang memulai debutnya dari sebuah kontraktor kecil di jagat Jakarta Raya ini, pantang menyerah dalam mengembangkan diri dan usahanya, dan kemudian menjelma menjadi pengusaha besar dan juga organisatoris handal dalam dunia asosiasi jasa konstruksi, hingga akhirnya dinobatkan menjadi seorang tokoh reformasi dalam jasa konstruksi di Indonesia.[]


Setelah Gapeknas, Muncul Ataki dan Askoni

Bercerita tentang perjuangan Manahara agar aspirasinya sebagai bagian dari masyarakat jasa konstruksi didengar pemerintah pada sekitar tahun 2001, tentu tidak lepas dari upayanya mendirikan dan mengembangkan sebuah Lembaga yang ia namai Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI).

Dalam konteks upayanya untuk mendirikan lembaga inilah, bisa dibilang alasan awal Manahara memunculkan sebuah asosiasi baru bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia, dan juga sebuah asosiasi dalam bidang konsultan konstruksi yang sebelumnya sudah ia dirikan. Kedua asosiasi tersebut, kini dikenal luas dengan nama Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) dan Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia (ASKONI).

ATAKI sebenarnya telah didirikan Manahara sejak tahun 1999, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1999, untuk waktu yang tidak terbatas. Baru pada tanggal 26 April 2003, AD/ART ATAKI disahkan oleh Notaris Muchamad Agus Hanafi, SH., dengan struktur organisasi yang merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat, dimulai dari ATAKI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, ATAKI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi bersangkutan dan ATAKI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kebijakan organisasi di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan organisasi yang lebih tinggi.

Sedangkan ASKONI, ia dirikan di Jakarta pada tanggal 1 April tahun 2000, juga untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam AD/ART ASKONI yang disahkan oleh Notaris Muchamad Agus Hanafi, SH., struktur organisasi ASKONI juga merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat. Jadi kedua asosiasi ini hampir sama dan serupa, hanya saja menaungi obyek yang berbeda. Jika ATAKI untuk menghimpun dan membina tenaga kerja konstruksi, maka ASKONI untuk menghimpun dan membina para perencana dan pengawas konstruksi, yang juga sering disebut konsultan konstruksi.

Lalu apa hubungannya dengan LJKI? Manahara, yang pada bulan Agustus 1999 mendirikan Gapeknas demi memperjuangkan aspirasinya, ternyata sudah terpikirkan untuk “melengkapinya” dengan asosiasi di bidang tenaga kerja konstruksi maupun konsultan konstruksi. “Ya. Saat itu sudah terpikirkan oleh saya. Tapi ATAKI dan ASKONI baru benar-benar muncul, ketika saya membangun LJKI demi memenuhi persyaratan yang ada,” ungkap Manahara. Pasalnya, dalam membangun LJKI, Manahara membutuhkan kedua unsur ini seperti yang diamanatkan oleh UUJK.

Namun, sejak awal Manahara sudah mengetahui bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kompetensi suatu badan usaha konstruksi dan tenaga kerja-tenaga kerja di dalamnya. Ketika itu banyak dibicarakan orang tentang pentingnya pengusaha konstruksi berasal dari latar belakang pendidikan Teknik Sipil atau Arsitek, demi menjaga mutu bangunan yang dihasilkan. “Menurut saya tidak begitu seharusnya. Pengusaha konstruksi boleh dari mana saja, tapi mereka harus memiliki tenaga kerja profesional yang ahli dalam bidang konstruksi,” ujarnya.

Karena itu Manahara meyakini, bahwa untuk membina jasa konstruksi secara baik, ia harus juga memulainya dengan membenahi tenaga kerja konstruksi. Maka didirikannya ATAKI. Pada saat bergabung dengan LPJK, sebelum ia kemudian keluar dan mendirikan LJKI, Manahara sebenarnya sudah mulai menata banyak hal tentang pembinaan tenaga kerja ini. Bersama dengan Gandhi Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Bidang Profesi LPJK dan juga asosiasi profesi yang lain seperti PII, ASTTI, HPJI, HAMKI dan sebagainya, Manahara sudah memikirkan tentang berbagai skema pembinaan tenaga kerja konstruksi di Indonesia. “Saya juga banyak belajar dari mereka,” tutur Manahara.

Namun tak berapa lama kemudian, pada tahun 2001 ia terpaksa keluar dari LPJK dan mendirikan LJKI. Dalam masa perjuangannya dengan LJKI inilah, ATAKI juga menjadi salah satu ujung tombaknya di samping Gapeknas. Sementara Askoni, ketika itu belum terlalu berperan. Sertifikat pertama yang dikeluarkan oleh ATAKI, berasal dari LJKI. “Ketika itu kita sudah melakukan pembekalan kemana- mana. Ke Papua, Jambi, Riau, Maluku Utara dan banyak daerah lainnya,” papar Manahara.

Dalam membangun ATAKI, satu hal yang diutamakan Manahara adalah etika. “Etika ini penting. Anggota ATAKI memerlukannya sebagai self regulation atau pengaturan diri, yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen sebagai kompas dalam melakukan tugasnya,” tutur Manahara. Menurutnya, kita semua harus tahu, bahwa ketika melanggar etika, meski mungkin kita tak terjangkau oleh hukum, namun hati nurani kita yang akan terhantam. Jadi, Manahara menekankan, bahwa etika adalah tentang hati nurani.

Untuk ATAKI, Manahara memulainya dengan pembekalan bagi para tukang yang kemudian diberikan sertifikat keterampilan. Ribuan tenaga kerja konstruksi pada saat itu berhasil dicapainya, meski mereka berada jauh dari pusat-pusat kota. “Kita sampai ke gunung-gunung di Jambi sana kok,” kata Manahara. Hampir setiap minggu, ada saja pembekalan yang harus dilakukan ATAKI di daerah- daerah. Setelah kembali bergabung dengan LPJK, perkembangan ATAKI pun terus menggeliat. Alhasil, ATAKI kian hari kian berkembang dan menjadi salah satu asosiasi tenaga kerja konstruksi terbesar di Indonesia.

Adanya animo yang semakin tinggi dan kebutuhan akan Sertifikat Keahlain (SKA), pada tahun 2005 ATAKI juga memberikan pelayanan administratif terkait sertifikasi dan registrasi tenaga ahli konstruksi. Diantaranya, sertifikasi Arsitektur dan Sipil. Bahkan, di tahun berikutnya, ATAKI menambah pelayanan khusus pada bidang Mekanikal dan Tata Lingkungan. Hingga saat ini, ATAKI sudah menerbitkan sekitar empat puluh ribu SKA untuk tenaga ahli dari berbagai bidang.

Apa yang dilakukan ATAKI sebenarnya sudah sejak dulu dibutuhkan, baik oleh pekerja maupun pengusaha jasa konstruksi. Di satu sisi, para pekerja konstruksi merasa kesulitan meningkatkan derajat kesejahteraan, sedangkan di pihak lain para pengusaha pun merasa harus selalu mengeluarkan biaya besar untuk merekrut ahli konstruksi yang kompeten. Hadirnya ATAKI, sejatinya adalah menciptakan kesetaraan bagi keduanya. Bisa dikatakan, ATAKI merupakan jembatan penghubung bagi kedua pelaku bisnis ini agar tercipta ekosistem yang saling menguntungkan.

Manfaat rillnya, saat ini sudah banyak ahli konstruksi dengan kemampuan setara ahli konstruksi asing. Dari sisi pengusaha, mereka memiliki banyak referensi pekerja konstruksi. Perkawinan kedua aspek pasar konstruksi ini secara tak langsung memiliki andil positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

(021) 4711796

Ruko Grha Mas Pemuda Blok AD/3
Rawamangun, DKI Jakarta